Mencalonkan diri jadi anggota DPD RI itu berat.
Saingannya 34 orang--dan daerah pemilihannya se-Jawa Timur. Tidak seperti caleg DPR Pusat yang hanya dua kabupaten.
Ini se-Jawa Timur.
Saking luasnya jangkauan, tak banyak masyarakat tingkat akar yang mengenal calon DPD-nya.
Pun tak tahu harus memilih siapa.
Nah, menyambut pesta demokrasi tahun depan, saya akan berusaha menulis secara rutin (sak sempat-e) hal-hal kecil di sekitar kita terkait agenda 5 tahunan ini.
Pertama soal banner--alat peraga kampanye yang paling diandalkan calon.
Sepanjang 'jalan-jalan' saya di wilayah jalan besar Lamongan-Gresik, ada dua nama yang bannernya paling banyak menghiasi pinggir jalan.
Yang pertama (dan yang paling banyak) ialah:
Bapak La Nyalla Mattaliti
(ada facebooknya gak? Di-tag deh, siapa tahu pesen kaos. :-D)
Mantan Ketum PSSI yang sempat nyalon jadi bakal calon Gubernur Jawa Timur tahun ini.
Waktu itu, sempat bikin geger politik nasional saat gagal maju jadi calon gubernur dan berasalan kurangnya uang mahar.
Sempat jadi kawan akrab Prabowo, kini mendekat-dekat ke kubu Jokowi.
Banner Bapak ini paling banyak menghiasi jalan-jalan raya Lamongan - Gresik.
Sepertinya, beliau memang sudah nekat jadi anggota DPD saja. Daripada nyalon gubernur gak keturutan.
Saya coba cek data beliau di portal infopemilu.
Ternyata, beliau adalah nama yang paling banyak mendapatkan surat dukungan sebagai syarat maju menjadi anggota DPD RI Jawa Timur.
Jumlah dukungannya: 19.720
Fantastis.
Jauh mengungguli calon-calon lain yang rata-rata berkisar 5.000 - 6000 dukungan.
Hebatnya lagi,
Dukungan itu tersebar di 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
Artinya, tersebar di seluruh Kabupaten/Kota Jawa Timur.
(lihat screenshoot)
Calon DPD RI kedua terbanyak Bannernya ialah:
Bapak Shonhaji Zainuddin, SE, MM.
Saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Lamongan 2014-2019
Sudah 2 periode ini beiau jadi anggota legislatif dari PAN.
Entah apa yang mendasari pria asal Pringgoboyo Maduran ini memutuskan maju sebagai calon DPD RI.
Kalaupun legislatif tingkat kabupaten terlalu rendah, biasanya orang itu kalau mau naik kelas, ya standarnya di DPRD tingkat Provinsi.
Babat, 11 Desember 2018
@mskholid
No comments:
Write komentar